Pada hari Senin, 10 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Gelgel diselenggarakan pertemuan  Pemutakhiran Data dan verifikasi Data Program Keluarga Harapan dengan keluarga penerima manfaat di Desa Gelgel yang dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Klungkung dan  difasilitasi oleh Pemerintah Desa Gelgel serta juga Pendamping Desa Yowana Gema Santi . Adapun tujuan dilaksanakannya pertemuan ini agar Penyaluran Bantuan Tepat sasaran.  ...

SEJARAH DESA GELGEL – KLUNGKUNG - BALI   1.     KEBERADAAN AWAL Desa Gelgel tidak dapat dilepaskan sejarahnya dengan Pura Dasar Bhuana yang dibangun diatas bekas ashram Mpu Ghana oleh Mpu Dwijaksara (1267 M) sebagai bentuk penghormatan terhadap Mpu Ghana, seorang Brahmana yang memiliki jasa besar terhadap perkembangan agama Hindu di pulau Bali. Mpu Ghana tiba di Bali pada masa pemerintahan (suami-istri) Shri Dharmo Udayana Warmadewa dan Gunapraya Gharmapatni yang berkuasa dan memerintah Bali pada tahun tahun 988 - 1011 ...

Berikut ini Profil Wilayah Desa Gelgel 1. Kondisi Geografis Desa Gelgel memiliki luas wilayah ± 4.824,3 M2 terletak dipinggir selatan kota Semarapura Ibu Kota Kabupaten Klungkung. Dari luas wilayah tersebut diatas Desa Gelgel terbagi menjadi 6 ( enam ) wilayah Banjar Dinas dan 13 ( tiga belas ) Banjar Adat Wilayah – wilayah Dusun yaitu  : Banjar Dinas Jerokapal,        Dalam wilayah Banjar Dinas Jerokapal terdapat 1 (satu) Banjar Adat yaitu Banjar Jerokapal. Banjar Dinas Pancoran,        ...

Senin (06/08/2018) Petugas Kesehatan Desa yang didampingi Oleh Perbekel Desa Gelgel membuka Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan pemberian Kapsul Vitamin A bagi balita, yang bertempat di Balai Banjar Dinas Jeroagung Desa Gelgel Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan serangkaian kegiatan rutin petugas kesehatan ke desa desa dan merupakan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Jadi, Posyandu merupakan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...