Badan Permusyawaratan Desa

Administrator

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GELGEL KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	I MADE BUDIARTA	KETUA BPD	BR./DUSUN JEROKAPAL DESA GELGEL
2.	I NYOMAN SARCA	WAKIL KETUA BPD	BR./DUSUN MINGGIR DESA GELGEL
3.	I KETUT DWI ADNYANA PUTRA	SEKRETARIS BPD	BR./DUSUN PEGATEPAN DESA GELGEL
4.	ANAK AGUNG GDE AGUNG	ANGGOTA BPD	BR. PURI DUSUN PEGATEPAN DESA GELGEL
5.	I NYOMAN SUKADANA	ANGGOTA BPD	BR./ DUSUN PANCORAN DESA GELGEL
6.	NGAKAN KETUT UMBARA	ANGGOTA BPD	BR. DENGDENG DUSUN PANCORAN DESA GELGEL
7.	I KETUT SEREGEG	ANGGOTA BPD	BR. JEROAGUNG KALER DUSUN JEROAGUNG DESA GELGEL
8.	I KETUT SUTARJANA	ANGGOTA BPD	BR. NYUHAYA DUSUN TANGKAS DESA GELGEL
9.	I KETUT SUARJANA	ANGGOTA BPD	BR./DUSUN TANGKAS DESA GELGLE
10.	I NYOMAN EDI SUSANTA	ANGGOTA BPD	BR./DUSUN JEROKAPAL DESA GELGEL
11.	I WAYAN SUKA AMBARA	ANGGOTA BPD	BR. DUKUH DUSUN MINGGIR DESA GELGEL

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

menggali aspirasi masyarakat;
menampung aspirasi masyarakat;
mengelola aspirasi masyarakat;
menyalurkan aspirasi masyarakat;
menyelenggarakan musyawarah BPD;
menyelenggarakan musyawarah Desa;
membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.